APAKAH BPJS MENANGGUNG PENANGANAN KAKI DIABET?

Menurut data dari International Diabetes Federation (IDF) tahun 2019, Indonesia menempati posisi ke - 7 dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia, yaitu 10,7 juta pasien. Tingginya angka penderita tentu sejalan dengan meningkatnya angka penanganan pasien diabetes di Indonesia. Diabetes adalah penyakit menahun (kronis) berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal, ada beberapa tipe seperti diabetes melitus tipe , diabetes melitus tipe 2, dan tipe gestasional. 

 

Faktor risiko diabtes terdiri dari faktor yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. Faktor yang tidak dapat dimodifikasi adalah umur, ras, etnik, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan riwayat BBLR. Sedangkan, faktor yang dapat dimodifikasi yaitu berat badan berlebih, obesitas, kurang aktivitas fisik, hipertensi, dislipidemia, diet tidak sehat dan tidak seimbang, kondisi pra-diabetes, dan merokok. Jika hal ini tidak diperhatikan dengan serius dan tidak dilakukan pencegahan sejak awal dapat terjadi berbagai gangguan, salah satunya adalah kerusakan saraf yang mengakibatkan hilangnya sensitifitas pada kaki dan gangguan pada pembuluh darah sehingga kaki tidak dapat merasakan adanya trauma atau gangguan serta terjadi nyeri, infeksi, dan luka yang yang sulit disembuhkan. Pada kasus tertentu hal ini dapat menyebabkan kaki penderita diabet diamputasi.

 

Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia (Perkeni), Pradana Soewondo pada tahun 2019 mengatakan hanya 11% penderita diabetes yang memanfaatkan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurut beliau sebagian besar pasien baru datang ketika telah mengalami gangguan yang sangat mengganggu dan komplikasi, padahal penyakit diabetes dapat dicegah dengan melakukan deteksi dini. Kurang dimanfaatkan program BPJS untuk pengobatan diabetes oleh pemerintah ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat atau kurangnya sosialisasi sehingga karena hambatan biaya penderita diabetes baru datang ke fasilitas kesehatan ketika keluhan sudah sangat berat ataupun telah terjadi komplikasi. 

 

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS telah diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2014 dengan harapan masyarakat yang sakit bisa mendapatkan terapi yang layak dan tepat guna tanpa perlu khawatir akan biaya pengobatannya selama telah terdaftar sebagai peserta BPJS termasuk penderita diabetes. Pasien perlu memahami prosedur penanganan yang ada karena program ini merupakan proses rujukan yang berjenjang. Pada tahap awal pasien perlu datang ke fasilitas kesehatan tingkat primer, dan bila memerlukan penanganan lebih lanjut seperti luka terus menerus pada kaki penderita diabetes dapat dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat sekunder. Selama sesuai dengan indikasi, semua jenis pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan diabetes akan dijamin BPJS. Obat oral dan suntik yang dijamin adalah yang tertera dalam formularium nasional. Pengobatan dilakukan menggunakan sistem paket, yang umumnya adalah terapi standard dan belum memasuki tahap lanjut atau komplikasi berat. Jika telah terjadi komlikasi berat dan biaya melebihi paket pengobatan yang telah ditentukan, bisa jadi biaya selisih dibebankan kepada penderita.Oleh karena itu, mencegah dan deteksi dini adalah pilihan terbaik dalam penanganan penyakit diabetes. (Rosavelina Sintaasih Budihardjo)

 

 

Source:

• Kementerian Kesehatan RI: Infodatin Diabetes Melitus 2019
• Klikdokter: Bisakah Penderita Diabetes Berobat dengan BPJS? (20/01/2018)
• Lifestyle Bisnis: Hanya 11% Penderita Diabetes Manfaatkan BPJS Kesehatan (11/11/2019)
• Digital Health Class Batch 1 Alumni : Rosavelina Sintaasih Budihardjo